DPRD Kota Gorontalo Uji Kesiapan Infrastruktur 2026, Gedung Bele Limbu’i Disiapkan Jadi Mall Pelayanan Publik

Info Gorontalo - Komisi III DPRD Kota Gorontalo menggelar rapat kerja bersama sejumlah organisasi perangkat daerah untuk menilai kesiapan program infrastruktur yang dirancang pada tahun anggaran 2026. Pertemuan ini digelar di Aula I Kantor DPRD Kota Gorontalo dengan fokus pada sinkronisasi perencanaan, kepastian anggaran, serta arah pembangunan yang berdampak langsung pada pelayanan masyarakat.

Pembahasan dilakukan untuk memastikan setiap program strategis telah disiapkan secara matang, mulai dari aspek teknis hingga penentuan prioritas. Sejumlah agenda pembangunan dinilai perlu segera dipastikan agar pelaksanaannya tidak mengalami hambatan pada tahun berjalan.

Ketua Komisi III DPRD Kota Gorontalo, Ariston Tilameo, menyampaikan bahwa perhatian utama diarahkan pada kesiapan proyek yang berkaitan dengan pelayanan publik. Ia menegaskan bahwa dukungan anggaran dan kesiapan pelaksanaan menjadi hal penting agar target pembangunan dapat tercapai sesuai rencana.

Salah satu agenda yang mendapat perhatian khusus adalah rencana renovasi dan rehabilitasi Gedung Bele Limbu’i. Aset yang sebelumnya dimiliki Pemerintah Provinsi Gorontalo itu kini telah beralih menjadi milik Pemerintah Kota Gorontalo. Perubahan status tersebut dinilai membuka peluang pemanfaatan yang lebih maksimal untuk kebutuhan masyarakat.

Gedung Bele Limbu’i direncanakan akan difungsikan sebagai lokasi Mall Pelayanan Publik. Melalui pemusatan layanan dalam satu tempat, berbagai urusan perizinan dan administrasi diharapkan dapat diakses dengan lebih mudah. Proses yang sebelumnya terpisah di sejumlah kantor akan disatukan untuk mendukung efisiensi pelayanan.

Komisi III mendorong agar rehabilitasi gedung segera diprioritaskan sehingga pemanfaatannya dapat dilakukan dalam waktu dekat. Langkah ini dinilai penting untuk mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Gorontalo.

Rapat kerja tersebut juga menekankan pentingnya koordinasi antar instansi agar program infrastruktur 2026 berjalan sesuai target. Setiap OPD diminta memastikan kesiapan teknis, perencanaan detail, serta kesesuaian anggaran sebelum tahap pelaksanaan dimulai.(IG01)