Erwin Ismail: Stok BBM Gorontalo Aman, SPBU Diminta Tambah Layanan

Info Gorontalo - Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Erwin Ismail, memastikan stok dan kuota bahan bakar minyak (BBM) di Gorontalo masih aman.

Pernyataan itu disampaikan Erwin saat diwawancarai Info Gorontalo, Senin, 7 September 2026.

Erwin mengatakan Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo sebelumnya telah mendatangi Terminal BBM (TBBM) yang menjadi salah satu titik pemasok dan distribusi BBM untuk wilayah Gorontalo.

“Dari hasil yang kami dapatkan, stok atau kuota BBM di Gorontalo masih aman sesuai jatah yang diberikan BPH Migas,” kata Erwin.

Menurut dia, Pertamina mengatur distribusi BBM berdasarkan kuota per kuartal. Karena itu, Komisi II tidak mempersoalkan ketersediaan stok selama pasokan tetap berjalan sesuai ketentuan.

Namun, Erwin meminta persoalan antrean panjang di sejumlah SPBU menjadi perhatian. Menurut dia, masyarakat seharusnya tidak perlu menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendapatkan BBM.

Erwin menyebut antrean panjang dipengaruhi beberapa faktor. Salah satunya kepanikan masyarakat setelah muncul informasi mengenai pembagian berdasarkan desil yang dikaitkan dengan akses pembelian BBM jenis Pertalite.

“Kepanikan masyarakat karena isu desil itu membuat warga berebut membeli BBM,” ujarnya.

Faktor lain berasal dari perubahan harga BBM nonsubsidi. Harga Pertamax yang sebelumnya berada di kisaran Rp12 ribu per liter kini mencapai sekitar Rp16 ribu per liter.

Kondisi tersebut membuat sebagian pengguna Pertamax beralih ke Pertalite. Perpindahan konsumen itu kemudian meningkatkan permintaan terhadap BBM bersubsidi.

Selain faktor permintaan, Erwin menyoroti kapasitas pengisian di sejumlah SPBU. Menurut dia, ketersediaan stok tidak otomatis menghilangkan antrean jika jumlah nosel yang melayani pengisian terbatas.

“Percuma stoknya ada kalau nosel pengisian BBM ke kendaraan hanya sedikit,” kata Erwin.

Karena itu, Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo meminta pemilik SPBU memperhatikan kapasitas pelayanan, terutama jumlah nosel yang beroperasi saat terjadi peningkatan permintaan.

Menurut Erwin, langkah tersebut penting untuk mempercepat pelayanan dan mencegah antrean kendaraan mengular hingga ke badan jalan.

Komisi II juga mendorong pengelola SPBU memastikan seluruh fasilitas pengisian yang tersedia dapat beroperasi secara optimal sesuai kebutuhan di lapangan.(IG01)