Tiga Bulan Akses Nelayan Tersumbat, Komisi III Desak BWS Buka Jalur Danau Limboto

Info Gorontalo - Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo mendesak Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi II segera membuka akses perahu menuju Danau Limboto yang telah terhambat sekitar tiga bulan.

Desakan itu disampaikan saat Komisi III menggelar kunjungan kerja dan dialog bersama nelayan di Masjid Birrul Walidain, Desa Pentadio Barat, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, Rabu, 9 September 2026.

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Hj. Espin Tulie, mengatakan akses tersebut merupakan jalur utama nelayan untuk mencari nafkah.

“Yang hari ini mereka butuhkan adalah solusi jangka pendek. Mereka membutuhkan campur tangan pemerintah untuk bisa mengeksekusi apa yang menjadi keluh kesah mereka,” ujar Espin.

Nelayan mengeluhkan jalur perahu yang terganggu akibat sedimentasi, eceng gondok, serta batang pohon dan kayu yang terbawa arus. Mereka meminta BWS memberikan kepastian waktu pengerjaan dan memastikan nelayan tidak dibebani biaya BBM untuk pengoperasian alat pemerintah.

Perwakilan BPD Desa Pentadio Barat menegaskan persoalan tersebut menyangkut kehidupan masyarakat.

“Ini urat nadi ekonomi kami. Mata pencaharian kami sehari-hari ada di danau,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, BWS Sulawesi II menjelaskan bahwa laporan mengenai akses tersebut telah diterima sekitar 10 hari sebelumnya. Namun, pekerjaan tertunda karena alat berat amfibi mengalami kerusakan.

BWS menyebut suku cadang sudah tersedia dan perbaikan dijadwalkan mulai Kamis, 10 September 2026. BWS meminta waktu dua hingga tiga hari untuk memperbaiki alat dan menyiapkan kebutuhan operasional.

Setelah alat siap, pembukaan akses akan segera dilakukan. Dalam forum tersebut, masyarakat memberikan toleransi maksimal lima hari dan menargetkan pekerjaan mulai terlaksana paling lambat Senin pekan berikutnya.

Espin memastikan Komisi III akan mengawal kesepakatan tersebut

Selain akses nelayan, Komisi III juga mendorong penanganan Danau Limboto secara menyeluruh, termasuk persoalan pendangkalan, penyempitan, eceng gondok, dan sampah yang masuk melalui aliran sungai.

Sementara itu, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo mendorong program budidaya tematik sebagai salah satu solusi jangka menengah. Program tersebut akan dikoordinasikan dengan BWS dan Dinas Perikanan Kabupaten setelah kepastian lahan diperoleh.

“Insyaallah target jangka pendek ini bisa dikerjakan oleh Bapak-Bapak dari Balai Sungai. Pak Rolan sudah menggaransi kalau alat sudah baik, mulai bekerja, paling tidak hari Senin,” kata Espin.