Dinamika Kadin Gorontalo Memanas. Jasin Mohammad Luruskan Isu Forum Visi Misi Caketum

Info Gorontalo - Ketegangan di Kadin Provinsi Gorontalo meningkat setelah forum diskusi visi misi para calon ketua umum ditarik ke dalam isu kelembagaan. Jasin Mohammad tampil memberi penjelasan untuk memastikan tidak ada asumsi yang menyesatkan.

Ia menyampaikan bahwa kegiatan itu tidak berada dalam kendali organisasi. Forum tersebut dibuat sebagai ruang analisis terbuka bagi para pelaku usaha yang ingin menilai arah dan rencana kandidat ketua umum. Ia menyebut inisiatif ini muncul karena kebutuhan untuk menilai kesiapan calon secara langsung.

Jasin mengatakan salah satu kandidat, Aldi Andalan Uloli, meminta forum yang dapat menerima kritik secara terbuka. Karena itu, forum disusun tanpa atribut organisasi.

Menurut Jasin, terdapat 23 peserta yang hadir. Terdiri dari 17 pengurus Kadin dan 6 pelaku usaha di luar struktur. Seluruhnya hadir berdasarkan undangan personal, bukan mandat resmi.

Di balik diskusi tersebut, muncul isu yang mengaitkannya dengan keputusan pembekuan empat Kadin kabupaten. Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo, Boalemo dan Gorontalo Utara. Kebijakan itu dipersoalkan karena dinilai tidak selaras dengan aturan internal.

Jasin menilai penetapan caretaker dilakukan tanpa pola yang jelas. Ada wilayah yang langsung ditangani. Ada yang tidak disentuh. Ia menyoroti kasus Kadin Pohuwato yang dipimpin caretaker tanpa SK sejak 2022. Aturannya mewajibkan caretaker berasal dari struktur wakil ketua umum di tingkat lebih tinggi.

Kondisi ini membuat beberapa ketua Kadin kabupaten mengajukan keberatan ke Kadin Indonesia. Lembaga pusat kemudian menerbitkan surat pada 30 Juli yang menyatakan pembekuan yang dikeluarkan Kadin Provinsi tidak berkekuatan berlaku.

Meskipun begitu, Kadin Provinsi mengeluarkan SK caretaker baru pada Oktober 2025. Alasan yang digunakan adalah masa jabatan pengurus kabupaten yang telah berakhir. Bagi Jasin, keputusan ini mencerminkan lemahnya koordinasi struktur organisasi.

Selain itu, Kadin Kota Gorontalo masih berstatus Plt selama tiga tahun. Situasi ini dianggap menghambat proses organisasi yang membutuhkan legitimasi jelas.

Jasin menyampaikan masa jabatan pengurus kabupaten dan kota akan berakhir pada 5 Desember. Pengurus provinsi akan berakhir pada 25 Desember. Muprov telah dijadwalkan pada 20 Desember berdasarkan hasil rapat panitia.

Ia menyebut panitia telah menyiapkan kebutuhan awal kegiatan. Dana awal berasal dari kontribusi Sulyanto Pateda dan dirinya.

Di bagian akhir klarifikasi, Jasin menyampaikan bahwa Kadin Gorontalo tetap menjalankan fungsi representasi pada kegiatan pemerintah dan dunia usaha. Termasuk agenda penandatanganan MoU antara Gubernur Gorontalo dan sejumlah perusahaan jagung di Surabaya pada 2 Desember.