DPRD DKI Jakarta Siap Bantu Suarakan Potensi Tambang Gorontalo ke Pusat

Info Gorontalo - DPRD DKI Jakarta menyatakan siap menjadi jembatan bagi Provinsi Gorontalo untuk menyuarakan potensi dan kepentingan daerah kepada pemerintah pusat, terutama terkait pengelolaan sumber daya alam di sektor pertambangan.

Komitmen itu disampaikan Anggota Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik Zoelkifli, saat kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD DKI Jakarta ke Kantor DPRD Provinsi Gorontalo, Kamis, 22 Oktober 2026.

Rombongan diterima Wakil Ketua III DPRD Provinsi Gorontalo, Sulyanto Pateda, di ruang sidang DPRD.

Taufik mengatakan, Gorontalo memiliki potensi sumber daya alam, khususnya pertambangan, yang perlu dikelola secara optimal agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat.

Menurut dia, kekayaan alam daerah harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah penghasil tambang.

“Kita di pusat, di Jakarta memang tidak punya tambang, tapi kita ingin menjadi jembatan dengan Provinsi Gorontalo untuk bisa menjadi corong berbicara juga kepada pusat,” kata Taufik.

Ia menegaskan, pengelolaan sumber daya alam harus berorientasi pada kepentingan rakyat. Dengan begitu, kekayaan alam Indonesia dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

“Bagaimana kekayaan alam di Indonesia ini harusnya bisa semaksimal mungkin menjadi sebesar-besarnya bermanfaat bagi rakyat,” ujarnya.

Selain membahas potensi pertambangan, kunjungan tersebut menjadi forum pertukaran pengalaman antara kedua lembaga legislatif. Pembahasan mencakup pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

Rombongan DPRD DKI Jakarta terdiri atas anggota Badan Musyawarah, Badan Anggaran, dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda). Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta, Abdul Azis, turut hadir dalam pertemuan tersebut.

Dalam pembahasan keuangan daerah, Abdul Azis menyoroti potensi pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah.

“Begitu banyaknya potensi pajak dan retribusi daerah,” ujarnya.

Menurut Abdul Azis, optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) menjadi salah satu isu penting yang dapat dibahas bersama. Kebijakan peningkatan penerimaan daerah perlu mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan keberlanjutan aktivitas ekonomi.

Sementara itu, Wakil Ketua III DPRD Provinsi Gorontalo, Sulyanto Pateda, berharap kunjungan tersebut menghasilkan pertukaran gagasan yang bermanfaat bagi kedua lembaga.

“Kami berharap bisa berdiskusi dan tukar pikiran dalam kunjungan ini,” kata Sulyanto.

Melalui pertemuan tersebut, DPRD Provinsi Gorontalo diharapkan dapat memperoleh masukan terkait pengelolaan anggaran, pembentukan peraturan daerah, dan pengawasan kebijakan pemerintah daerah.

Kedua lembaga juga diharapkan memperkuat komunikasi dan sinergi dalam mendorong pengelolaan potensi sumber daya alam serta peningkatan pendapatan daerah untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.(IG-RLS)