Ridwan Monoarfa: Pembahasan KUA-PPAS 2027 Harus Berlanjut Menjadi Aksi Nyata Pembangunan Gorontalo

Info Gorontalo - Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Ridwan Monoarfa meminta seluruh hasil pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 tidak berhenti sebagai dokumen perencanaan. Menurut dia, pembahasan yang telah dilakukan setiap komisi harus menjadi pijakan untuk memperjuangkan program pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Ridwan mengatakan proses pembahasan KUA-PPAS telah menghasilkan banyak catatan penting dari masing-masing komisi. Berbagai persoalan daerah, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga penguatan ekonomi masyarakat, telah dipetakan sebagai agenda yang perlu dikawal bersama.

Ia menilai pekerjaan DPRD belum selesai setelah rapat komisi berakhir. Tahapan berikutnya adalah memastikan seluruh program prioritas memiliki peluang untuk direalisasikan melalui koordinasi dengan pemerintah pusat dan kementerian terkait.

Ridwan menyebut pembangunan Pasar Induk menjadi salah satu program yang perlu memperoleh perhatian. Menurut dia, keberadaan pasar tersebut akan memperkuat distribusi hasil pertanian, perikanan, dan produk UMKM sehingga mampu meningkatkan aktivitas ekonomi daerah.

Selain itu, ia meminta percepatan pembangunan jalan transmigrasi, normalisasi sungai, pembangunan bronjong, jembatan, jaringan listrik, hingga infrastruktur dasar lainnya terus diperjuangkan melalui sinergi dengan pemerintah pusat.

Di sektor pelayanan publik, Ridwan juga mendorong peningkatan status RS Ainun Habibie dari rumah sakit tipe C menjadi tipe B. Ia menilai peningkatan layanan kesehatan harus berjalan seiring dengan pembangunan infrastruktur ekonomi.

Ia juga memasukkan penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, pengembangan kawasan nelayan, hilirisasi peternakan ayam terpadu, serta pembangunan Segmen III Gorontalo Outer Ring Road sebagai bagian dari agenda yang perlu mendapat dukungan anggaran.

Ridwan menilai keberhasilan pembangunan daerah membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Karena itu, ia mendorong adanya keselarasan antara pokok pikiran anggota DPR RI dengan program prioritas Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Menurut dia, sinergi tersebut akan memperbesar peluang masuknya anggaran pemerintah pusat untuk mendukung berbagai proyek strategis yang telah direncanakan daerah.

Selain persoalan pembangunan fisik, Ridwan juga mengingatkan pentingnya penyelesaian masalah lahan perkebunan kelapa sawit dan batas wilayah yang hingga kini masih memerlukan kepastian hukum.

Ia juga mengajak seluruh pihak menjaga komitmen terhadap program jangka panjang, termasuk rencana pembangunan jalur Rel Kereta Api Trans Sulawesi yang dinilai mampu memperkuat konektivitas dan membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di Gorontalo.

Ridwan mengungkapkan berbagai catatan tersebut disusun setelah mencermati hasil pembahasan KUA-PPAS di Komisi I, II, III, dan IV DPRD Provinsi Gorontalo. Ia berharap seluruh rekomendasi dapat disatukan menjadi dokumen perjuangan DPRD dalam mengawal pembangunan daerah.

Baginya, keberhasilan pembahasan KUA-PPAS tidak ditentukan oleh selesainya proses penyusunan anggaran. Keberhasilan baru dapat diukur ketika program yang direncanakan benar-benar terlaksana dan manfaatnya dirasakan masyarakat.

Di akhir pernyataannya, Ridwan menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang telah menyelesaikan pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027. Ia berharap semangat kolaborasi terus terjaga agar setiap program pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.