Dari Infrastruktur hingga Hibah, Ini Catatan Fraksi Gerindra untuk APBD Perubahan Gorontalo

Info Gorontalo - Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Gorontalo menyampaikan sejumlah catatan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.

Pandangan umum fraksi tersebut disampaikan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Gorontalo, Syamsir Djafar Kiayi, dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-100.

Syamsir mengatakan Fraksi Gerindra mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam menyusun APBD Perubahan 2026. Menurut dia, penyusunan anggaran perlu tetap mengacu pada sumber pembiayaan yang jelas serta hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK.

Fraksi Gerindra, kata Syamsir, meminta pemerintah mempertimbangkan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat masyarakat dalam menentukan alokasi anggaran.

“Alokasi anggaran APBD Perubahan tahun 2026 dengan selalu memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat bagi masyarakat,” ujar Syamsir dalam penyampaian pandangan fraksi.

Fraksi Gerindra juga mendukung penambahan anggaran untuk organisasi perangkat daerah atau OPD yang dinilai strategis. Namun, penambahan tersebut harus memiliki dasar perencanaan yang jelas.

Syamsir menyebut usulan anggaran perlu masuk dalam dokumen perencanaan seperti RKPD, RPJMD dan RKBMD. Pemerintah juga diminta memanfaatkan APBD Perubahan untuk memperkuat sumber Pendapatan Asli Daerah atau PAD.

Catatan berikutnya berkaitan dengan sinkronisasi program pemerintah pusat dan daerah. Fraksi Gerindra mendorong agar belanja APBD Perubahan diarahkan untuk menyiapkan dokumen perencanaan yang dapat mendukung pengajuan anggaran dari pemerintah pusat.

Beberapa sektor yang menjadi perhatian antara lain program jalan daerah, infrastruktur dasar pariwisata, Bandara Djalaludin, pendidikan dan kesehatan.

Fraksi Gerindra juga mendorong pengembangan Rumah Sakit Ainun serta peningkatan investasi dan hilirisasi di Gorontalo. Menurut Syamsir, sektor tersebut perlu mendapat perhatian dalam arah pembangunan daerah.

Selain belanja pembangunan, Fraksi Gerindra menyoroti penggunaan dana hibah. Fraksi meminta pemerintah lebih selektif dalam menentukan organisasi yang menerima hibah.

Syamsir mencontohkan hibah untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI dan organisasi lainnya. Pemerintah diminta memastikan penerima hibah memenuhi persyaratan dan memiliki program yang jelas.

“Fraksi menyarankan agar lebih berhati-hati dan selektif kepada calon organisasi penerima dana hibah,” kata Syamsir.

Fraksi Gerindra menyatakan akan terus mengawal pembahasan APBD Perubahan 2026 hingga proses tersebut selesai. Pengawasan, kata Syamsir, akan dilakukan untuk memastikan keputusan anggaran tetap berjalan sesuai perencanaan dan kepentingan masyarakat.(IG01)