Antrean BBM Subsidi di Gorontalo Mengular, Mikson Yapanto Desak Pertamina Bertindak Tegas

Info Gorontalo - Antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di wilayah Gorontalo kembali menjadi sorotan. Kondisi ini dinilai membutuhkan penanganan serius agar masyarakat tidak terus dirugikan saat membeli bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Mikson Yapanto, menyayangkan antrean panjang yang terus berulang. Menurutnya, persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.

Antrean kendaraan yang mengular hingga puluhan meter membuat masyarakat harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendapatkan BBM. Situasi ini menjadi beban tersendiri bagi pedagang, pengemudi bentor, hingga pengemudi ojek online yang menggantungkan penghasilan pada aktivitas harian mereka.

Waktu yang seharusnya digunakan untuk mencari nafkah justru tersita untuk mengantre BBM.

Mikson menilai, penanganan persoalan ini tidak cukup hanya melalui koordinasi dan pertemuan antarpihak. Pengawasan langsung terhadap distribusi BBM bersubsidi perlu diperkuat untuk memastikan bahan bakar benar-benar diterima masyarakat yang berhak.

Ia meminta PT Pertamina Patra Niaga melalui unit operasional Fuel Gorontalo mengambil langkah tegas apabila menemukan pelanggaran dalam proses penyaluran BBM bersubsidi.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Mikson adalah dugaan penyalahgunaan kendaraan dan barcode untuk melakukan pengisian BBM secara berulang, bahkan dalam jumlah besar.

Jika praktik tersebut terbukti terjadi, distribusi BBM bersubsidi berpotensi tidak tepat sasaran. Kondisi itu juga dapat memperpanjang antrean dan mengurangi kesempatan masyarakat lain untuk mendapatkan bahan bakar sesuai kebutuhannya.

Karena itu, pengawasan di lapangan perlu dilakukan secara konsisten. Pemeriksaan terhadap transaksi pengisian BBM, penggunaan barcode, serta kepatuhan terhadap ketentuan penyaluran menjadi bagian penting untuk mencegah penyalahgunaan.

Mikson berharap Pertamina tidak hanya melakukan evaluasi, tetapi juga menindak tegas setiap pelanggaran yang terbukti terjadi.

Upaya tersebut dinilai penting agar distribusi BBM bersubsidi berjalan sesuai aturan, antrean di SPBU dapat dikendalikan, dan masyarakat Gorontalo tidak terus menanggung dampak dari persoalan yang berulang.(IG01)