Bantuan UMKM Terindikasi Ada Penyelewenangan, ini respon DPRD

Info Gorontalo (IG) - Komisi B DPRD Kota Gorontalo gelar rapat internal terkait pembahasan bantuan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) yang banyak menuai kritikan dari masyarakat.

Rapat yang dilaksanakan Jumat (27/05/2022) itu turut dihadiri Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Gorontalo, untuk mengklarifikasi laporan terkait bantuan yang menurut masyarakat pembagiannya tidak sesuai.

Ketua Komisi B, Alwi Podungge yang ditemui usai rapat menerangkan bahwa, berdasarkan laporan yang diterima DPRD Kota Gorontalo, ada oknum yang dinilai melakukan nepotisme.

"Kami menerima laporan terkait bantuan UMKM, ada oknum yang diduga melakukan nepotisme dalam penyaluran bantuan UMKM ini", ungkap Alwi.

Namun hal tersebut dibantah oleh oknum terlapor. Berdasarkan pengakuannya, anaknya memang punya usaha yang masuk dalam kriteria penerima bantuan UMKM ini.

Sebagai pihak yang mengawasi penyaluran bantuan kepada masyarakat, Komisi B menegaskan dalam pembagian bantuan harus ada pemerataan serta menggunakan skala priotitas.

"Kami dari Komisi B menginginkan, bantuan-bantuan tersebut pembagiannya harus menggunakan skala prioritas. Siapa yang paling perlu mendapat bantuan, supaya tepat sasaran sehingga efektif dan efisien berdampak", tegas Alwi

Sebagai mitra kerja, Komisi B juga meminta data yang valid terkait pembagian bantuan UMKM seta memperingati Kadis terkait untuk lebih teliti lagi mengawasi kinerja bawahannya.

Laporan : Gita

Simak video selengkapnya di Channel Youtube Info Gorontalo, Jangan lupa Like, Share Dan Subscribe