DPRD Gorontalo Pelajari Sistem Pelatihan BLK Berbasis Kebutuhan Industri, Bidik Peluang Kerja bagi Warga

Info Gorontalo - Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo mendalami sistem pengelolaan Balai Latihan Kerja (BLK) berbasis kebutuhan industri dalam kunjungan kerja ke BLK Federasi Serikat Pekerja Panasonic Gobel (FSPPG), Jakarta, Jumat (9/10/2026).

Kunjungan tersebut dipimpin Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili, bersama pimpinan dan anggota Komisi IV. Rombongan ingin mempelajari strategi pengelolaan pelatihan vokasi agar mampu menjawab kebutuhan dunia kerja sekaligus meningkatkan peluang penyerapan tenaga kerja di Gorontalo.

Rombongan diterima Direktur Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi Kementerian Ketenagakerjaan RI, Andri Susila, bersama koordinator pelatihan Gilang dan Herry, Kasubbag Tata Usaha Ramadhan, serta Presiden FSPPG Djoko Wahyudi.

Dalam pertemuan tersebut, pihak Kemnaker menjelaskan perubahan pendekatan dalam penyelenggaraan pelatihan kerja. Program pelatihan kini diarahkan berdasarkan kebutuhan industri, bukan sekadar memberikan keterampilan kepada peserta.

Pemetaan kebutuhan tenaga kerja menjadi langkah awal sebelum pelatihan dilaksanakan. Dengan pendekatan ini, peserta diharapkan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan sehingga peluang mereka untuk memperoleh pekerjaan semakin terbuka.

Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili, menilai pendekatan tersebut penting untuk mengatasi ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan pelatihan dan kebutuhan dunia usaha.

“Pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan dan peluang kerja di perusahaan,” ujarnya.

Menurutnya, pengelolaan BLK perlu diarahkan pada kebutuhan nyata pasar kerja. Dengan demikian, program pelatihan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan keterampilan dan membuka akses terhadap lapangan pekerjaan.

Thomas juga mendorong agar program pelatihan kerja di Gorontalo memanfaatkan potensi daerah. Sektor pertanian dan peternakan menjadi bidang yang perlu mendapat perhatian, termasuk kesiapan pemerintah daerah dalam menyediakan lahan praktik bagi peserta pelatihan.

Langkah tersebut dinilai penting agar peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan teori, tetapi juga memiliki keterampilan praktis yang dapat diterapkan setelah menyelesaikan pelatihan.

Pihak Kemnaker turut menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengembangkan program pelatihan vokasi.

Sinergi tersebut diperlukan agar program pelatihan berjalan terintegrasi, tidak tumpang tindih, dan benar-benar menjawab kebutuhan tenaga kerja di setiap daerah.

Sejumlah sektor yang dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan di Gorontalo meliputi pertanian, peternakan, kelistrikan, perawatan pendingin ruangan atau AC, serta pengelasan.

Melalui kunjungan kerja ini, DPRD Provinsi Gorontalo diharapkan memperoleh referensi untuk mendorong pengembangan BLK yang lebih terarah. Program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri dan potensi daerah diharapkan mampu meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal serta memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat Gorontalo.(IG-RLS)