Komisi III DPRD Gorontalo Pertajam APBD 2027, Aspirasi Pesisir hingga UMKM Diperjuangkan

Info Gorontalo - Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo bidang Perencanaan dan Pembangunan terus mempertajam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 bersama organisasi perangkat daerah (OPD) mitra kerja.

Pembahasan dilakukan melalui rapat dengar pendapat (RDP), dengan fokus memastikan berbagai aspirasi masyarakat masuk dalam prioritas program dan anggaran pemerintah daerah tahun depan.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Anas Jusuf, mengatakan sejumlah persoalan masyarakat menjadi perhatian dalam pembahasan bersama OPD. Salah satunya penanganan kawasan rawan bencana di Desa Tapadaa, khususnya wilayah pesisir yang kerap dihantam gelombang.

Menurut Anas, persoalan tersebut membutuhkan perhatian melalui dukungan anggaran dan program penanggulangan bencana, terutama untuk melindungi masyarakat serta infrastruktur di kawasan pesisir.

Selain sektor infrastruktur, Komisi III juga mendorong penguatan program pariwisata. Dukungan diarahkan pada berbagai kegiatan dan event yang dinilai mampu menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat.

“Untuk OPD lain, pariwisata misalnya, yang sudah kita bahas adalah kegiatan-kegiatan yang mendukung event-event kepariwisataan. Misalnya Tumbilotohe, kemudian lomba perahu motor,” ujar Anas.

Komisi III juga memperjuangkan sejumlah aspirasi masyarakat terkait fasilitas rumah ibadah.

Anas menyebut beberapa masjid menjadi perhatian dalam pembahasan. Usulannya mencakup pembangunan pagar hingga perbaikan plafon bangunan yang mengalami kerusakan.

“Kita juga memperjuangkan beberapa usulan untuk menunjang kesejahteraan masjid. Lebih kepada bangunan fisiknya. Ada beberapa masjid yang kita pantau, misalnya sementara membangun pagar, ada yang plafonnya sudah rusak dan sebagainya,” jelasnya.

Aspirasi masyarakat juga mencakup dukungan terhadap kegiatan majelis taklim. Beberapa kebutuhan yang diusulkan antara lain tenda dan perangkat pengeras suara untuk menunjang kegiatan keagamaan.

Di sektor ekonomi, Komisi III mendorong pemerintah memperkuat program pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui OPD terkait.

Anas menilai penguatan UMKM tetap penting di tengah kondisi fiskal daerah yang semakin terbatas. Program pemberdayaan diharapkan dapat membantu masyarakat meningkatkan aktivitas usaha sekaligus memperkuat perekonomian daerah.

Ia mengatakan penurunan kapasitas fiskal pada tahun anggaran 2027 menjadi tantangan dalam memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

“Dengan ruang fiskal yang semakin terbatas, setiap rupiah dalam APBD diharapkan dapat dikelola secara cermat, efektif, efisien dan transparan, serta diarahkan pada program yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” jelasnya.

Karena itu, Komisi III mendorong kondisi tersebut menjadi momentum untuk menajamkan prioritas belanja daerah.

Menurut Anas, anggaran 2027 perlu diarahkan pada program yang memberikan dampak langsung terhadap masyarakat. Prioritas tersebut meliputi pelayanan kesehatan dan pendidikan, penguatan ekonomi masyarakat, penciptaan lapangan kerja, perlindungan sosial serta pembangunan infrastruktur dasar.

Pembahasan bersama OPD mitra akan terus dilakukan untuk memastikan program yang masuk dalam APBD 2027 memiliki manfaat yang jelas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Gorontalo.(IG03)