Perubahan APBD Gorontalo 2026 Disepakati, Belanja Naik Rp157 Miliar

Info Gorontalo - DPRD Provinsi Gorontalo bersama Pemerintah Provinsi Gorontalo menyepakati Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Kesepakatan itu ditetapkan dalam rapat paripurna Pembicaraan Tingkat II pada Selasa, 18 Agustus 2026.

Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Thomas Mopili memimpin rapat tersebut. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail turut hadir bersama unsur Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD, Sekretaris Daerah, serta jajaran organisasi perangkat daerah.

Persetujuan ini menandai berakhirnya rangkaian pembahasan Perubahan APBD 2026. Sebelumnya, DPRD membahas rancangan anggaran melalui komisi bersama OPD, kemudian Badan Anggaran DPRD berkoordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD.

Banggar DPRD menyampaikan laporan akhir pembahasan sebelum seluruh fraksi memberikan persetujuan terhadap rancangan tersebut. Proses pembahasan itu juga mengacu pada perubahan KUA dan PPAS APBD 2026 yang telah dibahas sebelumnya.

Pendapatan Daerah Naik Rp13 Miliar

Perubahan APBD 2026 mengubah sejumlah komponen dalam struktur keuangan daerah. Pendapatan Provinsi Gorontalo bertambah sekitar Rp13 miliar.

Angka pendapatan daerah naik dari Rp1,537 triliun menjadi Rp1,550 triliun. Pendapatan Asli Daerah atau PAD menjadi salah satu sumber kenaikan setelah bertambah Rp10 miliar.

PAD yang sebelumnya berada di angka Rp440,637 miliar meningkat menjadi Rp450,637 miliar. Sementara pendapatan transfer tetap sebesar Rp1,096 triliun.

Belanja Daerah Bertambah Rp157,269 Miliar

Perubahan paling besar terlihat pada sisi belanja. Pemerintah daerah menaikkan belanja sebesar Rp157,269 miliar.

Total belanja yang sebelumnya Rp1,621 triliun berubah menjadi Rp1,778 triliun. Penambahan tersebut mencakup belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

Kenaikan belanja tersebut membuat pemerintah daerah harus menyesuaikan struktur pembiayaan. Penerimaan pembiayaan bertambah Rp149,269 miliar menjadi Rp249,750 miliar.

Pada saat yang sama, pengeluaran pembiayaan naik Rp5 miliar menjadi Rp21,935 miliar. Dengan perubahan tersebut, pembiayaan netto ditetapkan sebesar Rp227,815 miliar.

DPRD Soroti Proyeksi PAD 2027

Banggar DPRD tidak hanya membahas angka dalam APBD Perubahan 2026. DPRD juga meminta pemerintah menggunakan perkembangan penerimaan pajak daerah sebagai bahan evaluasi untuk menyusun target PAD tahun berikutnya.

Kenaikan penerimaan pajak dinilai perlu menjadi dasar dalam membuat proyeksi PAD 2027. DPRD menginginkan target pendapatan disusun berdasarkan potensi penerimaan yang terukur sehingga lebih mudah direalisasikan.

Gubernur Minta Program Tidak Terlambat

Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail meminta jajaran pemerintah daerah memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program yang telah memperoleh anggaran.

Ia juga mendorong percepatan penyusunan regulasi mengenai iuran pertambangan rakyat. Menurut Gusnar, pemerintah perlu memastikan kegiatan yang telah masuk dalam APBD dapat berjalan sesuai jadwal.

Pengawasan terhadap waktu pelaksanaan menjadi penting agar perubahan anggaran dapat segera diterjemahkan menjadi program yang memberi manfaat bagi masyarakat.

Persetujuan Bersama Ditandatangani

Setelah Banggar menyampaikan laporan akhir dan DPRD memberikan persetujuan, rapat paripurna dilanjutkan dengan pembacaan Keputusan DPRD.

Pimpinan DPRD bersama Gubernur Gorontalo kemudian menandatangani Berita Acara Persetujuan Bersama. Dokumen resmi tersebut menjadi bagian dari proses penetapan Perubahan APBD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2026 sesuai ketentuan yang berlaku.

Perubahan APBD Gorontalo 2026 kini memasuki tahap tindak lanjut sesuai mekanisme penganggaran daerah. Pemerintah Provinsi Gorontalo perlu memastikan tambahan belanja, target pendapatan, dan pembiayaan dapat direalisasikan sesuai perencanaan.(IG02)