Syamsir Kiayi: Masyarakat Pinogu Butuh Kepastian, Bukan Sekadar Janji

Syamsir Kiayi: Masyarakat Pinogu Butuh Kepastian, Bukan Sekadar Janji
Syamsir Djafar Kiayi, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Gorontalo(foto.ferry/infogorontalo)

Info Gorontalo - Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Daerah Pemilihan Bone Bolango, Syamsir Djafar Kiyai, meminta kunjungan Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail ke Kecamatan Pinogu segera ditindaklanjuti dengan program dan anggaran yang konkret.

Syamsir mengapresiasi kunjungan Gubernur bersama Sekretaris Daerah, para asisten, pimpinan OPD, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Bone Bolango ke wilayah tersebut.

Menurutnya, kehadiran langsung para pejabat daerah di Pinogu harus menjadi momentum untuk merumuskan solusi atas persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat, terutama terkait akses jalan.

“Saya berharap ada tindak lanjut dan solusi konkret yang bisa diberikan kepada masyarakat Bone Bolango, khususnya masyarakat Pinogu. Solusi itu sebaiknya tergambar dalam APBD Provinsi Gorontalo maupun APBD Kabupaten Bone Bolango tahun 2027,” kata Syamsir.

Ia mengingatkan pemerintah agar tidak kembali kehilangan momentum dengan alasan keterbatasan anggaran.

“Jangan sampai kita kehilangan momentum lagi dengan alasan klasik, tidak ter-cover dalam anggaran dan lain-lain,” ujarnya.

Syamsir meminta Pemerintah Provinsi Gorontalo segera memperjelas bentuk dukungan untuk masyarakat Pinogu. Menurut dia, kunjungan Gubernur kali ini memiliki bobot berbeda karena diikuti langsung jajaran pimpinan pemerintahan provinsi dan kabupaten.

“Ini kunjungan yang luar biasa. Ada Pak Gubernur, Sekda, para asisten, para pimpinan OPD, dan Sekda Kabupaten Bone Bolango juga hadir. Harusnya ini bisa memparipurnakan apa yang menjadi solusi konkret pemerintah provinsi untuk masyarakat Pinogu,” katanya.

Ia menegaskan, 2026 harus menjadi momentum untuk memastikan program yang akan dijalankan pada 2027 sudah memiliki arah yang jelas.

“Kita tidak bicara lagi soal wacana. Tahun 2026 ini merupakan momentum sebelum penyusunan APBD 2027. Harus sudah ada langkah nyata, apa yang akan kita lakukan untuk masyarakat Pinogu pada 2027,” tegasnya.

Syamsir menjelaskan, dirinya tidak ikut dalam kunjungan Gubernur ke Pinogu karena sebelumnya sudah beberapa kali mendatangi wilayah tersebut dan memahami aspirasi masyarakat. Pada waktu bersamaan, ia juga tengah mempersiapkan kegiatan Diklat Laskar Gerindra di Bumi Perkemahan Bongohulawa.

Meski tidak hadir dalam kunjungan tersebut, Syamsir menyebut perjuangan terkait Pinogu terus dilakukan melalui DPRD Provinsi Gorontalo.

Bersama Komisi III dan sejumlah pihak, ia mengaku telah mendorong penyelesaian dokumen dasar yang diperlukan untuk membuka akses jalan menuju Pinogu.

Salah satunya melalui koordinasi dengan Direktorat Kementerian Kehutanan terkait peninjauan kembali perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dan Kementerian Kehutanan.

“Ini yang harus kita seriusi. Kami juga sudah bertemu dgn Kepala Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah Kementrian PUPR.Salah satunya melalui Kementerian Kehutanan, misalnya untuk fasilitas infrastruktur daerah, ternyata ada yang belum clear dengan status jalan. Ini yang coba kita kerjakan bersama,” jelasnya.

Menurut Syamsir, persoalan utama saat ini berada pada pemenuhan dokumen dasar yang menjadi persyaratan pembangunan infrastruktur jalan.

“Intinya ada di eksekutif. Bagaimana agar dokumen-dokumen dasar yang menjadi persyaratan pembangunan infrastruktur jalan ke Pinogu bisa dirampungkan,” katanya.

Syamsir menilai akses jalan menjadi persoalan paling mendasar bagi masyarakat Pinogu. Setelah persoalan konektivitas mulai diselesaikan, pemerintah dapat memperkuat pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.

Ia mengakui pemerintah provinsi dan kabupaten telah menjalankan pelayanan dasar sesuai kewenangan masing-masing. Namun, keterbatasan akses membuat pembangunan di Pinogu menghadapi persoalan tersendiri.

“Kalau bicara soal Pinogu, itu bicara soal akses. Itu yang paling utama. Kalau jalan ini selesai kita perjuangkan, baru kita bicara soal pelayanan dasar yang ada di sana, baik pendidikan maupun kesehatan,” ujarnya.

Syamsir juga mengaitkan perjuangan akses Pinogu dengan target pembangunan dalam RPJMD Provinsi Gorontalo yang mencantumkan konektivitas sebagai salah satu sasaran pembangunan.

“Kalau bicara soal pertumbuhan ekonomi dan lain-lain itu belakangan. Bagaimana akses dasar, yaitu jalan ke Pinogu, bisa kita mulai,” katanya.

Dorongan Syamsir tersebut sejalan dengan pembahasan DPRD Provinsi Gorontalo sebelumnya mengenai percepatan pembangunan Pinogu. Pada Agustus 2026, DPRD menyatakan tahapan pemenuhan kebutuhan program Pinogu diarahkan mulai berjalan pada Tahun Anggaran 2027.

Karena itu, ia menegaskan bahwa hasil kunjungan Gubernur ke Pinogu harus segera diterjemahkan menjadi keputusan konkret dalam bentuk program, anggaran, dan jadwal pelaksanaan. Menurutnya, masyarakat Pinogu membutuhkan kepastian bahwa kunjungan tersebut benar-benar menghasilkan perubahan, bukan sekadar janji baru.(IG01)